Dasar Hukum dan Peraturan Terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden dan yang sekarang berlaku (sampai tulisan ini dimuat) adalah Perpres 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya  serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik. Adapun yang menjadi Dasar Hukum dari peraturan tersebut adalah:

1. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (bisa di download di sini)
3. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Sedangkan Peraturan-peraturan terkait pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan    Usaha Tidak Sehat;
2. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;
5. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan perubahannya;
7. PP  Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
9. Peraturan terkait lainnya yang disesuaikan dengan jenis pengadan yang akan dilakukan.

Cukup dulu deh ya... Heppy Blogging